Mensos menyatakan, acara Pakta Integritas adalah bagian dari prosedur untuk mendapatkan sertifikat ISO dalam pengamanan IT.
Penandatanganan Pakta Integritas melibatkan 60 petugas pengelola data di lingkungan Kementerian Sosial. Hadir sebagai saksi pejabat dari Mabes Polri dan Kejaksaan Agung.
“Ini adalah salah satu prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan ISO. Harus disaksikan oleh kejaksaan dan Polri,” katanya.
Sebelumnya, sampai April 2021, Kemensos telah menonaktifkan 21 juta data ganda sehingga pemerintah daerah diminta untuk memperbaharui data penerima bansos tersebut.
"Alhamdulillah sesuai janji saya, April kami bisa selesaikan perbaikan datanya dan hasilnya seperti sudah saya sampaikan 21,156 juta atau 21,158 juta data itu ganda dan kemudian kami "tidurkan" sehingga kemudian karena ada 21 juta yang kami "tidurkan", kami meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan tambahan untuk bisa kami tampung dan kami berikan bantuan," ujar Risma.
Lebih lanjut, Mensos mengatakan dari usulan daerah tersebut ada 5 juta warga yang diusulkan menerima bantuan.
Adapun daerah yang memberikan usulan di antaranya adalah Papua, NTT, dan enam daerah karena tadi kondisi situasional yang secara aksesibilitas masih sulit.
Kemensos juga akan fokus memberikan bansos kepada suku-suku yang ada di dalam hutan, ia juga berjanji akan terus sempurnakan data sesuai dengan hasil Stranas dari KPK, yaitu sesuai dengan data kependudukan.