Network
PR DEPOK - Ketegangan yang terjadi antara militer dan politisi sipil Sudan mencapai titik terendah setelah upaya kudeta pekan lalu.
Sementara itu, pejabat senior menyerukan kepada masyarakat Sudan untuk mempersiapkan protes atas penarikan rincian keamanan resmi di negara itu.
Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Reuters pada Senin, 27 September 2021, para jenderal menuduh politisi mengasingkan angkatan bersenjata dan gagal memerintah dengan benar.
Baca Juga: Tantang Bos Sentul City Temui Warga Korban Gusur, Rizal Ramli: Punya Nyali Dong
Sedangkan pejabat sipil menuduh militer melakukan agitasi untuk pengambilalihan kekuasaan.
Hubungan yang memburuk telah menempatkan transisi rapuh di pemerintahan sipil dalam posisi paling genting, dua tahun sejak tergulingnya mantan Presiden Omar al-Bashir.
Mitra militer dan sipil yang telah lama tidak menentu dalam transisi Sudan telah saling bertikai menyusul upaya kudeta pada Selasa pekan lalu oleh tentara yang setia kepada Bashir.
Sebelumnya pada Minggu, 26 September lalu, anggota Komite Pembongkaran Rezim dan Pengambilan Dana Publik 30 Juni 1989 mengatakan bahwa militer telah menarik perlindungannya dari markas komite dan 22 asetnya.
Baca Juga: Lagu Bernuansa LGBT Muncul di Iklan YouTube Kids, Produser Beri Klarifikasi
