Kelompok Pro-Demokrasi Sudan Terima Tawaran PBB untuk Akhiri Kebuntuan Politik Pascakudeta Militer

- 17 Januari 2022, 14:00 WIB
Ilustrasi demokrasi yang terjadi di Sudan.
Ilustrasi demokrasi yang terjadi di Sudan. /Mohamed Nureldin Abdallah/REUTERS

PR DEPOK - Kelompok pro-demokrasi Sudan resmi menerima tawaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakhiri kebuntuan politik pascakudeta militer pada Oktober 2021 lalu.

Pada Minggu, 17 Januari 2022, Juru Bicara Central Council for the Forces of Freedom and Change (CCFFC) Jaafar Hassan memutuskan untuk menerima undangan United Nations mission (UNITAMS) guna mendukung dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam krisis Sudan.

Delegasi CCFFC dijadwalkan bertemu dengan UNIMATS untuk menyampaikan pandangan serta langkah-langkah yang akan diambil oleh partai-partai politik di Sudan.

Baca Juga: Anies Baswedan Sebut Penampilan Nidji di JIS Spektakuler, Netizen: Satire yang Berkelas

Tetapi di sisi lain, Asosiasi Profesional Sudan yang menaungi 17 serikat pekerja lokal menolak keras tawaran PBB tersebut.

Bahkan sebagian besar dari mereka turun ke jalan untuk memprotes tindakan militer Sudan yang menggulingkan Perdana Menteri Abdallah Hamdok tahun lalu.

Sebenarnya serikat pekerja hanya ingin militer tak ikut campur dan menuntut mereka menjauh dari koalisi pemerintahan sementara.

Baca Juga: Tak Izinkan Doddy Sudrajat Ajak Gala Sky Pergi, Haji Faisal Blak-blakan Ungkap Ketakutannya

Sebelumnya, berdasarkan kesepakatan sejumlah pihak, Abdallah Hamdok diizinkan kembali ke posisinya meski dengan syarat tertentu dan diawasi militer.

Halaman:

Editor: Ahlaqul Karima Yawan

Sumber: Al Jazeera


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x