Network
PR DEPOK - Tekanan kembali menimpa Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson untuk menangguhkan penjualan senjata Inggris dan peralatan anti huru-hara ke Amerika Serikat (AS) setelah partai-partai oposisi mendukung seruan dari kelompok HAM untuk campur tangan.
Dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari The Independent Rabu, 3 Juni 2020 sekretaris perdagangan internasional, Emily Thornberry mengatakan akan memalukan bagi Inggris apabila terus memasok senjata bagi AS.
Mengingat saat ini Donald Trump bersiap-siap untuk mengerahkan militer AS untuk menahan protes yang terjadi di sana atas pembunuhan George Floyd.
Baca Juga: Balita Dilarang, Lansia dan Pedagang Dibatasi Waktu untuk Gunakan KRL
Thornberry mengatakan, "Jika ini adalah pemimpin lain, di negara lain mana pun di dunia, penangguhan ekspor semacam itu adalah yang paling tidak bisa kami harapkan dari pemerintah Inggris sebagai tanggapan atas tindakan mereka (AS), dan aliansi bersejarah kami dengan Amerika Serikat bukan alasan untuk mengelak dari tanggung jawab itu sekarang."
Partai-partai lain juga mendukung seruan embargo senjata dan penyelidikan, dengan Demokrat Liberal mengatakan langkah itu perlu, mengingat bukti bahwa senjata digunakan untuk merepresi warga sipil yang tidak bersenjata.
Green Party mengatakan lisensi perlu ditangguhkan "segera" dan SNP mengatakan akan "tidak kekurangan kemunafikan" untuk menutup mata terhadap peristiwa yang tengah terjadi.
Baca Juga: Mike Pompeo Akan Pertimbangkan Warga Hong Kong untuk Bisa Tinggal di AS
Catatan pemerintah menunjukkan bahwa Inggris memberikan lisensi ekspor senilai jutaan pound untuk penjualan gas air mata, perisai, peluru karet, dan senjata kecil lainnya ke AS.
Peraturan pemerintah Inggris sendiri mengatakan ekspor semacam itu tidak boleh dilanjutkan di mana mereka kemungkinan akan digunakan untuk "represi internal".
