Network
PR DEPOK – Kepala hak asasi manusia PBB mengatakan serangkaian hukuman mati yang dijatuhkan setelah pecahnya kerusuhan sipil di Iran sama dengan pembunuhan yang disetujui negara.
Pasalnya, menurut PBB bahwa di Iran, eksekusi digunakan untuk menimbulkan ketakutan pada penduduk dan menghilangkan perbedaan pendapat.
“Persenjataan prosedur kriminal untuk menghukum orang karena menggunakan hak-hak dasar mereka seperti berpartisipasi dalam atau mengorganisir demonstrasi, sama dengan pembunuhan yang disetujui negara,” kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk dalam sebuah pernyataan.
Sebelumnya, Iran menggantung dua pria yang dihukum karena membunuh seorang anggota pasukan keamanan selama protes nasional yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi pada bulan September.
Baca Juga: Begini Kata Peneliti BRIN Terkait Munculnya Pulau Baru di Tanimbar, Maluku
Kantor Hak Asasi Manusia PBB telah menerima informasi bahwa dua eksekusi lebih lanjut sudah dekat.
Sebagai bagian dari tindakan keras yang sedang berlangsung, aktivis Iran Faezeh Hashemi, putri mantan presiden Akbar Hashemi Rafsanjani, menerima hukuman awal lima tahun penjara karena menyebarkan "propaganda" dan tindakan melawan keamanan nasional.
Hashemi ditangkap di ibu kota Teheran pada 27 September karena mendorong warga untuk berdemonstrasi, seperti dilansir PikiranRakyat-Depok.com dari Al Jazeera.
Mantan anggota parlemen berusia 60 tahun dan aktivis hak-hak perempuan itu didakwa dengan kolusi terhadap keamanan nasional, propaganda melawan republik Islam dan mengganggu ketertiban umum dengan berpartisipasi dalam pertemuan illegal.
