Network
PR DEPOK – Beberapa anggota Dewan Keamanan PBB (DK PBB) telah mendesak Taliban untuk mengakhiri pelarangannya terhadap perempuan di Afghanistan.
Di Afghanistan, Taliban terus saja memberlakukan kebijakan yang membatasi pendidikan dan pekerjaan kaum perempuan.
DK PBB yang beranggotakan 15 orang bertemu secara pribadi atas permintaan Uni Emirat Arab dan Jepang untuk membahas keputusan pemerintahan pimpinan Taliban di Afghanistan.
Sejak mengambil alih kekuasaan pada Agutus 2021, Taliban telah membatasi perempuan dari hampir semua bidang kehidupan publik.
Baca Juga: Bisa Lewat HP, Begini Cara Cek PIP Kemdikbud 2023: Siswa SD-SMA Dapat Bantuan hingga Rp1 Juta
Pembatasan itu termasuk melarang perempuan dari pendidikan menengah dan tinggi, pekerjaan sektor publik, dan mengunjungi taman.
“Kami mendesak Taliban untuk segera membatalkan semua tindakan penindasan terhadap WANITA dan anak perempuan,” kata Duta Besar Jepang Ishikane Kimihiro, berbicara atas nama 11 anggota Dewan Keamanan, yang dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Al Jazeera.
Ke-11 anggota yakni Albania, Brasil, Ekuador, Prancis, Gabon, Jepang, Malta, Swiss, UEA, Inggris Raya, dan Amerika Serikat meminta Taliban untuk menghormati hak-hak wanita dan anak perempuan, dan hak mereka yang penuh dan setara.
