Baca Juga: Putusan Penundaan Pemilu 2024, KPU RI Hormati Putusan Bawaslu RI soal Vermin Perbaikan Partai Prima
“Dalam kasus kriminal yang sedang diselidiki oleh penegak hukum kami, ada lebih dari 16.000 contoh deportasi paksa anak-anak Ukraina oleh penjajah. Tapi jumlah sebenarnya yang dideportasi bisa jauh lebih besar. Mustahil untuk melakukan operasi kriminal semacam itu tanpa sepengetahuan orang yang memimpin negara teroris itu.
Sedangkan Penasihat Presiden Ukraina Mykhailo Podolyak mengatakan bahwa keputusan ICC adalah langkah hukum yang jelas.
“Dunia berubah. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin. Ini adalah prosedur hukum yang jelas. Tunggu saja," tuturnya.
Baca Juga: Seteru KPU RI dengan Prima, Berujung pada Putusan Vermin Perbaikan oleh Bawaslu RI
Keputusan ICC merupakan pendekatan hukum lain tentang bagaimana tindakan Federasi Rusia di Ukraina harus dilihat dan konsekuensi apa yang menunggu Federasi Rusia.
Sebelumnya, ICC menuduh Vladimir Putin melakukan kejahatan perang sejak 24 Februari 2022.
“Kejahatan tersebut diduga dilakukan di wilayah pendudukan Ukraina setidaknya sejak 24 Februari 2022. Ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Vladimir Putin memikul tanggung jawab pidana individu atas kejahatan tersebut,” bunyi pernyataan ICC.***