Network
PIKIRAN RAKYAT - Terdapat ketimpangan dalam pembangunan di Jawa Barat. Dengan penduduk yang mencapai 50 juta orang, seharusnya bantuan pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dikirim lebih banyak ke Jawa Barat.
Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dirinya menilai pangkal masalah dari ketidakdilan ditengarai karena morotarium daerah otonomi baru (DOB) dan kebijakan politik anggaran yang berat sebelah.
“Pada 2019, Jawa Barat hanya mendapat dana transfer dari pusat sekira Rp 64,4 triliun, sementara Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing beroleh Rp 60 triliun dan Rp 74 triliun, bayangkan saja kejomplangan anggaran itu kalau dikali 5 tahun, ini data yang menyedihkan,” katanya saat memberi pemaparan dalam Forum Silaturahmi Masyarakat Jawa Barat yang diselenggarakan Pikiran Rakyat pada Rabu malam 12 Februari 2020 di Hotel Grand Sahid, Jakarta.
Baca Juga: Pilkada Depok 2020, Golkar Mesra dengan PKS dan Bidik Kursi Wakil Wali Kota
Dia menilai ketimpangan kebijakan politik anggaran itu imbas dari morotarium sejumlah DOB di Jawa Barat. Karena, selama ini hitungan besar dan kecilnya anggaran pusat bukan bergantung kepada jumlah penduduk, melainkan jumlah daerah.
“Kalau urusan DOB masih dipersoal, setidaknya harus ada perubahan dalam rumusan kebijakan fiskal dengan memperhatikan jumlah penduduk. Jawa barat yang punya penduduk lebih banyak ketimbang Jawa tengah dan Jawa Timur, justru beroleh bantuan APBN lebih sedikit. Itu karena jumlah daerah di sana lebih banyak,” ucapnya.
Kini, dari 21 DOB Jawa Barat yang diajukan ke pusat, baru 6 diantaranya yang dinilai memenuhi persyaratan final, yaitu Garut Selatan, Sukabumi Utara Bogor Barat, Bekasi Utara, Cianjur Selatan, dan Indramayu Barat.
Baca Juga: Kostum Batman yang Membalut Robert Pattinson Akhirnya Muncul di Media Sosial
Meski begitu, pemerintah Jawa Barat masih harus menunggu pencabutan moratorium DOB oleh pemerintah pusat yang sudah berlangsung sejak tahun 2014. Alasan moratorium karena pusat menilai banyak otonomi daerah yang gagal di luar Pulau Jawa.
“Jangan karena melihat contoh kegagalan di provinsi lain, Jawa Barat jadi kena getahnya,” terangnya.
