Network
PR DEPOK – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil telah menetapkan dan mengesahkan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2021 untuk 17 dari 27 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jabar pada Sabtu, 21 November 2020 lalu.
Dari kenaikan UMK tersebut, Kota Depok masih menempati posisi keempat tertinggi di Provinsi Jabar.
"Alhamdulillah, Kota Depok masih menempati urutan keempat se-Jabar, sama seperti tahun lalu," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, Manto seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari laman resmi Pemkot depok.
Baca Juga: Nilai Perkembangan Industri Berbeda Saat Pandemi Covid-19, Menaker: Tenaga Kerja Harus Kompeten
Manto menjelaskan, untuk posisi pertama masih ditempati Kabupaten Karawang dengan nilai Rp4.798.312, disusul Kota Bekasi Rp4.782.935, dan Kabupaten Bekasi sebesar Rp4.791.843.
"Meski demikian, besaran upah setiap perusahaan tidak sama rata. Jika ada kesepakatan antara perusahaan dan pekerja, itu sah-sah saja walaupun nilainya di bawah maupun di atas UMK," ujar Manto.
Manto menyebutkan, pengajuan kenaikan UMK Kota Depok berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Baca Juga: Mahfud MD Minta Seluruh Elemen Masyarakat Jaga Situasi Masa Tenang Pilkada Tetap Kondusif
"Tahun ini UMK Depok Rp4.202.105. Tahun depan UMK Kota Depok mengalami kenaikan sebesar 3,27 persen atau Rp. 137.408,83. Semoga dengan adanya kenaikkan ini, akan meningkatkan daya beli para pekerja atau buruh," imbuh Manto.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jabar Tahun 2021.
