Network
PR DEPOK – Terkait pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah atau mudik dan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN), Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menerbitkan aturan beserta sanksinya.
Aturan larangan mudik dari Pemkot Depok ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 800/202-HUK/BKPSDM yang disertai dengan sanksi.
SE dari Pemkot Depok merupakan tindak lanjut dari SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Covid-19.
Baca Juga: Daftar 6 Negara yang Mengalami Lonjakan Kasus Covid-19 dan Upaya Penanganannya
Berkaitan dengan diterbitkannya SE aturan serta sanksi bagi ASN tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris.
"Setiap ASN yang melanggar Surat Edaran ini akan mendapatkan sanksi disiplin pegawai. Sanksi tersebut merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja," tulis Mohammad Idris dalam SE tersebut di Depok, pada Jumat 7 Mei 2021 sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Dalam SE tersebut, memuat larangan Pegawai ASN di Depok dan keluarganya melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.
Baca Juga: Puluhan WNA China Masuk RI di Tengah Mudik Dilarang, Gus Umar: Peraturan Paling Gokil Sedunia, Parah!
Meski demikian, ada pengecualian bagi ASN yang hendak melakukan perjalanan keluar daerah.
Pertama, ASN bersangkutan harus mendapat izin atau surat tugas dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), Kepala Kantor Satuan Kerja, atau Pejabat Pembina Kepegawaian di instansinya.
Kedua, bila dalam keadaan terpaksa, ASN yang hendak ke luar daerah pada periode tersebut, harus mendapatkan izin tertulis Wali Kota Depok bagi kepala perangkat daerah dan pejabat pimpinan tertinggi pratama (Eselon II) dan kepala perangkat daerah bagi kepala daerah dan pejabat fungsional.
