Network
/photo/2020/02/26/787046441.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - PDIP soroti realita kemiskinan di Depok. konsennya adalah bantuan sosial bagi rakyat miskin dianggap belum merata dan tepat sasaran. Mereka yang seharusnya laik menerima bantuan, justru dipangkas haknya karena pemerintah Kota Depok lalai dalam mendata.
Partai bercorak nasionalis itu menilai masih banyak warga miskin kota yang belum menerima beberapa bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), hingga program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
"Pemkot Depok harus sudah menyiapkan satu sistem data terpadu sebagai pemberian bantuan kepada warga tidak mampu, sehingga tidak tumpang tindih dan semua bantuan sosial akan terintegrasi dengan baik satu sama lain," kata anggota DPRD fraksi PDIP, Veronica Wiwin Widarini saat menyampaikan pandangan fraksi dalam sidang paripurna DPRD Depok pada Jumat, 21 Februari 2020.
Baca Juga: Cuaca Depok Hari ini: Rabu 26 Februari 2020, Antisipasi Hujan yang Turun Seharian
Dia meyakini Pemkot Depok belum punya acuan data pasti siapa saja warga yang hidup dalam garis kemiskinan. Dalam hal ini, Dinas Sosial Depok dituntut mengevaluasi setiap bantuan yang sudah disalurkan.
"Dinsos juga harus mengevaluasi atas kartu-kartu dan bantuan-bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat, sehingga jangan sampai ada lagi masyarakat yang sebenarnya tak lagi tergolong miskin malah mendapat bantuan," katanya.
Menanggapi persoalan itu, Wakil Wali Kota Pradi Supriatna mengklaim integrasi data sedang berjalan. "Diskominfo sudah menyiapkan perangkat big data dari Dinkes, Disdukcapil, dan Dinsos," katanya.
Dia meyakini pengentasan kemiskinan di Depok sudah berjalan baik karena berhasil menjadi kota dengan tingkat kemiskinan terendah di daerah Jawa Barat.
Baca Juga: Berhasil Curi 30 Motor di Bogor, Begini Siasat Pelaku Jalani Aksinya
