Network
PIKIRAN RAKYAT - Sekira ada 200 pengawas ad hoc di kecamatan dan kelurahan terpaksa harus dinonaktifkan untuk sementara waktu sampai batas penundaan Pilkada 2020 ditetapkan.
Sebanyak 200 panwas kecamatan sudah dilakukan pelantikan sejak Januari 2020 sementara untuk panwas kelurahan dilantik sekira pertengahan Maret 2020 lalu. Kini mereka terpaksa diberhentikan.
Komisioner Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana menyampaikan pemberhentian sementara tersebut sudah sesuai dengan instruksi Bawaslu RI menanggapi penundaan Pilkada 2020.
Menurutnya, imbas dari adanya pemberhentian sementara terhadap panwas tersebut, Bawaslu tidak memungkiri mengalami kendala terhadap pengawasan khususnya di level kecamatan dan kelurahan.
Baca Juga: Bulan Merah Jambu Akan Muncul April Ini, Hadirkan Romantisme di Tengah Pandemi Corona
Demikian disampaikan Dede Selamet Permana kepada Pikiranrakyat-depok.com saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Kamis, 2 April 2020.
"Dari sisi pembentukan, kita lebih awal dari PPK kecamatan kita lakukan pembentukan di akhir tahun," kata Dede.
Dede menjelaskan secara kelembagaan ada dua kelembagaan untuk pengawas ad hoc di Bawaslu. Satu di kecamatan yang secara personel ada 3 orang dibantu sekretariat.
Satu yang lainnya berada di kelurahan sehingga total kurang lebih 200 orang jajaran Bawaslu yang terpaksa harus dirumahkan sementara.
