Usulkan Jokowi Bentuk Kementerian Khusus Indonesia Timur, DPR: Angkat Harkat-Martabat Warga Papua

- 3 Desember 2020, 20:44 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Presiden Joko Widodo bentuk Kementerian Khusus untuk angkat harkat dan martabat warga Papua. /Instagram/@drsukamta.

PR DEPOK – Menanggapi kericuhan serta sejumlah masalah keamanan dan kesejahteraan di Papua, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengusulkan agar Presiden Joko Widodo membentuk Kementerian Khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur.

Dalam pernyataannya, Sukamta menilai bahwa gejolak yang muncul di tengah masyarakat Papua terjadi karena ketiadaan progres yang signifikan di bidang pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga periode kedua Jokowi.

"Saya kira keberadaan Desk Papua di beberapa kementerian perlu dievaluasi segera. Jika perlu, saya mengusulkan agar dibentuk kementerian atau badan khusus yang menangani Papua dan Indonesia Bagian Timur," ujar Sukamta pada Kamis, 3 Desember 2020, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari ANTARA.

Baca Juga: Yakini Covid-19 Buatan Manusia, Bossman Mardigu: Bagi Gua, Ini Adalah untuk Kontrol Dunia

Ia pun menuturkan, kementerian atau badan khusus Papua perlu dibentuk supaya pemerintah bisa fokus dan memiliki target jelas dan berproses, sehingga masalah di Papua bisa cepat diselesaikan dan tidak melebar lagi.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu, otonomi khusus yang bergerak serta berbagai proyek percepatan pembangunan infrastruktur belum menyentuh hal subtantif.

"Yang dilakukan oleh pemerintah seakan membangun Papua secara artifisial. Membangun jembatan, jalan raya, mengangkat stafsus dari Papua, berkunjung ke Papua, hal ini tidak menyentuh akar masalah di Papua," katanya melanjutkan.

Baca Juga: Lakukan Kunjungan ke Luar Negeri, Luhut Binsar Pandjaitan Dicopot sebagai Ad Interim Menteri KKP

Terlebih, menurutnya, adanya laporan mengenai pelanggaran HAM, gerakan separatism, kemiskinan, serta pengangguran, harus disikapi dengan kebijakan dan cara yang berbeda. Oleh karena itu, kata Sukamta, pemerintah tidak akan membuat perubahan jika masih menggunakan model pendekatan yang sama untuk masalah di Papua.

Halaman:

Editor: Ramadhan Dwi Waluya

Sumber: ANTARA


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

Pikiran Rakyat Media Network

X