Network
PR DEPOK – Menko Polhukam, Mahfud MD, baru-baru ini memberikan pernyataan yang menyebutkan bahwa ormas Front Pembela Islam bukan dibubarkan oleh pemerintah, melainkan membubarkan diri sendiri.
Dalam penuturannya, Mahfud MD memaparkan bahwa ormas yang didirikan oleh Habib Rizieq Shihab itu telah resmi selesai sejak 20 Juni 2019 lalu.
“Sebenanrnya dia RIP-nya (Rest in Peace) sendiri, secara hukum, bukan kita yang buat,” ungkap Mahfud MD, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal Youtube Deddy Corbuzier.
Baca Juga: Risma Dipolisikan Dugaan Sebar Kebohongan, Refly Harun: Ini Tidak Sehat, Baiknya Terima Perbedaan
Ia menuturkan, setiap ormas yang ingin memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan berbadan hukum, harus mendaftarkan diri ke pemerintah. Pendaftaran yang dilakukan ke Kemendagri tersebut, jelasnya, diberikan waktu selama 5 tahun.
“Nah dia waktunya, SKT yang terakhir itu berakhir di tanggal 20 Juni 2019. Dia mau memperpanjang tetapi ada tuntutan, kalau mau memperpanjang harus menyesuaikan dengan UU baru, Perpu tahun 2017. Di situ dia (FPI) gak mau memperbaharui,” jelasnya..
Akan tetapi, saat itu FPI enggan mengubah AD ART yang mana tertera keinginan dari ormas tersebut untuk membuat khilafah, islamiyah, jihad, dan sebagainya.
Baca Juga: Habib Rizieq Tersangka Lagi, Rocky Gerung: Kesalahan Dia Cuma Gak Mau Disogok Pake Uang dan Jabatan
“FPI datang memang pimpinannya membawa surat pernyataan pengurus, ke menteri agama. Surat pernyataan bahwa FPI meskipun AD ART nya seperti itu, buat khilafah islamiyah, hisbah, jihad dan sebagainya itu, tetapi akan tetap bekerja dalam kerangka Pancasila dan NKRI,” ujar Menko Polhukam.
