Network
Ia menjelaskan, Ribka ingin menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus mengedepankan keselamatan masyarakat.
“Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan,” ucapnya.
Baca Juga: Tangan Vaksinator Jokowi Gemetar, Rocky Gerung: Jangankan Rakyat, Profesor Saja Ragu Mau Suntik
Bagi yang bersedia membayar tinggi, dikatakan Hasto, hasil PCR (Polymerase Chain Reaction) dengan cepat didapatkan.
“Sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Tjiptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus mengedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan,” ujar Hasto.
Ia menegaskan, PDI Perjuangan sebagai partai yang mengedepankan prinsip kolektivitas-gotong royong dan seluruh tiga pilar Partai, wajib menjalankan seluruh fungsi politik partai.
Baca Juga: Usai Ditegur Banyak Pihak karena Langgar Prokes, Raffi Ahmad Minta Maaf dan Akui Kesalahannya
Hasto menerangkan hal itu berdasarkan pada AD/ART, sikap politik, dan Program Perjuangan Partai, termasuk posisi politik sebagai pengusung utama pemerintahan saat ini.
“Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung,” ujar dia.
Menurutnya, kritik yang disampaikan merupakan sebuah teguran bahwa pelayanan publik tidak untuk dikomersialisasikan, dan itu adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan.
