Network
PR DEPOK – Menteri Sosial, Tri Rismaharini, kembali menjadi sorotan publik usai mengumumkan bahwa dirinya akan membuatkan KTP DKI untuk para gelandangan yang ditemui di Jakarta.
Sebagian pihak menilai keputusan Risma untuk membagikan KTP ini sebagai upaya untuk memenangkan Pilkada DKI 2022 mendatang.
Disampaikan oleh pengamat politik, Muslim Arbi, ada dugaan Risma ingin memenangkan Pilkada dengan membuatkan KTP untuk gelandangan yang bersamaan dengan relawan Risma yang hendak mengajukan politikus PDIP itu menjadi calon gubernur.
Baca Juga: Desak Penangkapan Mbak You, Husin Shihab: Bahaya! Sejak Ribuan Tahun Lalu Peramal Selalu Dihukum
Selain mendapat kritik dari Muslim Arbi, Mensos Risma juga mendapat teguran dari forum RT RW di Jakarta yang meminta Risma untuk berhenti membuat kegaduhan.
“Ibu Risma nggak usah buat gaduh lah, seolah-olah menjadi malaikat bagi gelandangan, tapi justru menambah masalah bagi DKI Jakarta. Jangan karena syahwat politik 2022, segala cara dilakukan untuk menarik simpati warga DKI buat dirinya dengan menabrak segala aturan,” tutur Sekretaris Umum Forum RT RW, Andi Meinar.
Menanggapi hal ini, pakar hukum tata negara, Refly Harun, menilai bahwa Risma tidak sepenuhnya salah.
Baca Juga: Gus Nur Sidang Perdana Ujaran Kebencian ke NU, Muannas Alaidid: Tinggal Refly Harun Kapan Disidang?
“Saya ingin mengatakan tidak sepenuhnya Risma salah, concern kepada fakir miskir, anak terlantar, gelandangan dan lain sebagainya, itu adalah soal yang tidak ada salahnya. Itu sah-sah saja,” ujar Refly Harun, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube miliknya.
