Presiden Diasosiasikan Hanya untuk Satu Kelompok, Refly Harun Nilai Indonesia Tengah Alami Krisis Polarisasi

- 24 Januari 2021, 19:46 WIB
Pakar hukum tata negara, Refly Harun.
Pakar hukum tata negara, Refly Harun. /ANTARA//Indrianto Eko Suwarso/

Baca Juga: Sindir Buzzer Soal Korupsi Dana Bansos, Rizal Ramli: Contoh BuzzeRP Bodoh, Asal Bela!

Lebih lanjut, Refly menilai, jika krisis polarisasi dengan sikap saling lapor-melapor terus terjadi, maka akan membuat dampak yang sangat buruk terhadap masa depan demokrasi Indonesia.

“Perspektif itu, yang menurut saya karena peninggalan dari presidential threshold, yang membagi pengelompokan masyarakat ini dan masih terasa sekarang. Siapapun yang kritis dengan pemerintahan Jokowi, pasti ada saja orang yang menghantam. Tidak hanya begitu, bahkan ingin memenjarakan, ingin mempidanakan, dan lain sebagainya, yang itu sangat buruk bagi masa depan demokrasi kita,” ujar Refly.

Refly pun mengingatkan bagi siapapun kedepannya, untuk bisa berdemokrasi secara bijak. Bukan dengan terus melakukan tindakan koersif satu sama lain.

Baca Juga: Soal Siswi Non Muslim Dipaksa Berjilbab, Nadiem Makarim: Sanksi Tegas, Kemungkinan Pembebasan Jabatan

“Jadi marilah kita berdemokrasi secara gentle, menerima segala perbedaan pendapat, dan tidak menggunakan kekuatan koersif untuk misalnya membungkam, mempidanakan, dan lain sebagainya,” tutur Refly.***

Halaman:

Editor: Ahlaqul Karima Yawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x