Network
PR DEPOK – Pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat untuk lebih aktif mengkritik kinerja pemerintah, menuai berbagai macam tanggapan dari masyarakat.
Mengingat sudah banyak kasus yang menjerat sejumlah masyarakat dengan UU ITE akibat mengkritik pemerintah.
Terlebih di tahun 2021 ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan akan segera mengaktifkan polisi siber.
Menanggapi hal ini, politisi PDI Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul lantas mempertanyakan dimana letak kesalahan pernyataan Jokowi itu.
Menurut Ruhut, masyarakat yang mempersoalkan permintaan kritik Jokowi adalah pihak-pihak yang bersebrangan dengan pemerintah.
Tanggapan tersebut disampaikan Ruhut melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @ruhutsitompul pada Kamis, 11 Februari 2021.
Presiden RI ke 7 Bpk Joko Widodo minta dikritik dimana salahnya ?, Barisan Sakit Hati dan Kadrun2 merasa kecolongan ya jgn pada marah ach kalau semakin kalap semua apa yg dikerjakan Pak Jokowi dikatakan salah hati lama2 bisa Strokeeeeeee nggak bisa ikut Pemilu 2024 MERDEKA????????????.— Ruhut Sitompul (@ruhutsitompul) February 11, 2021
“Presiden RI ke 7 Bpk Joko Widodo minta dikritik dimana salahnya ?, Barisan Sakit Hati dan Kadrun2 merasa kecolongan ya jgn pada marah ach kalau semakin kalap semua apa yg dikerjakan Pak Jokowi dikatakan salah hati lama2 bisa Strokeeeeeee nggak bisa ikut Pemilu 2024 MERDEKA,” kata Ruhut.
