PDIP, Golkar, dan Nasdem Pecah Kongsi Gegara RUU Pemilu? Refly: Ini Untungkan Jokowi Kendalikan Pemilihan

- 21 Februari 2021, 13:15 WIB
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun /Instagram/@reflyharun

Menanggapi adanya potensi pecah kongsi partai pendukung pemerintahan ini serta pernyataan tegas Jokowi yang menolak Pilkada diadakan tahun 2022-2023, Refly Harun menilai hal ini sebagai keuntungan sang presiden.

“Sederhana, karena justru di situlah keuntungan Presiden Jokowi untuk mengendalikan pemilihan. Sehingga sebagai Presiden, Jokowi masih akan punya pengaruh besar terhadap pemenangan calon presiden yang dia endorse,” ujar Refly Harun, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari kanal YouTube Refly Harun.

Baca Juga: Anies Sebut Banjir di DKI Dampak Air Kiriman dari Depok, Iwan Fals: Lha Depok Juga Kebanjiran 

Menurutnya, presiden akan diuntungkan oleh Plt-Plt kepala daerah yang ditunjuk untuk memimpin hingga Pilkada dilakukan di tahun 2024.

“Presiden Jokowi akan untung di Plt-Plt atau pejabat kepala daerah, baik untuk Pilpres, Pileg, maupun Pilkada. Nah inilah soalnya, soal seperti ini yang tidak disukai Golkar dan Nasdem,” ujar dia.

Hal ini, kata Refly Harun, lantaran Golkar dan Nasdem adalah dua partai yang paling banyak menempatkan kadernya di jabatan kepala daerah.

Baca Juga: 4 IRT Ditahan Usai Protes Pabrik Rokok, Haris Azhar: Kapolri Bilang Apa Anak Buah Lakukan Apa, Kok Gak Berubah 

Dengan demikian, lanjutnya, Golkar dan Nasdem akan dirugikan jika Pilkada tak diselenggarakan pada tahun 2022 dan 2023 dan kepala daerah diisi oleh Plt.

***

Halaman:

Editor: Ramadhan Dwi Waluya

Sumber: YouTube Refly Harun


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x