Network
PR DEPOK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) Tahun Anggaran 2020-2021.
Tiga tersangka, sebagai penerima yaitu Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) dan Edy Rahmat (ER) selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel atau orang kepercayaan Nurdin Abdullah.
Sementara sebagai tersangka pemberi, yakni Agung Sucipto (AS) selaku kontraktor.
Atas kerja KPK dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan Nurdin Abdullah, banyak berbagai pihak yang memberikan apresiasi.
Pasalnya, Nurdin Abdullah dikenal sebagai tokoh yang berprestasi dan membanggakan, tetapi KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini.
Meski begitu, tampaknya ada salah satu pihak yang biasa saja melihat perkembangan kasus Nurdin Abdullah, yakni mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Baca Juga: Blusukan Pertama sejak Jadi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Cek Persiapan Vaksinasi di Pasar
Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa dia tidak bangga atas kerja KPK hingga bisa menetapkan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus korupsi.
