Network
Diketahui, dalam kudeta yang dilancarkan pada 1 Februari 2021, militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih dan menangkap sejumlah pemimpin di antaranya Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Tak lama setelah itu, Suu Kyi ditahan atas beberapa tuduhan salah satunya impor radio walkie-talkie secara ilegal, sementara presiden yang digulingkan Win Myint dituding melanggar aturan pembatasan terkait virus corona.
Penangkapan kedua pemimpin serta beberapa tokoh partai pemenang pemilu, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), menyulut kemarahan masyarakat Myanmar yang melakukan unjuk rasa menentang kudeta militer.
Belakangan, unjuk rasa damai berubah menjadi kerusuhan karena penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan setempat.
Berdasarkan laporan Reuters, sedikitnya 21 pengunjuk rasa telah tewas sejak kerusuhan dimulai sebulan lalu, sedangkan pihak tentara mengatakan satu polisi tewas.
Baca Juga: Apa Perbedaan Sesak Napas Akibat Asma dan Covid-19? Simak Penjelasannya Berikut
Untuk mencegah situasi semakin memburuk, maka Indonesia mendesak penghentian kekerasan oleh pasukan keamanan Myanmar dan mengedepankan penyelesaian masalah melalui dialog antara dua pihak yang berkonflik.
“Komunikasi dan dialog internal selalu menjadi pilihan terbaik, tetapi Indonesia yakin bahwa ASEAN juga siap untuk memfasilitasi dialog tersebut, jika diminta,” ucap Menlu Retno.
Selain pembebasan tahanan politik, Indonesia juga menekankan pentingnya akses kemanusiaan di tengah kekacauan yang dihadapi warga Myanmar, termasuk bagi para tahanan politik.
