Network
PR DEPOK – Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief, kerap menyerukan penolakan terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) yang saat ini tengah santer dikabarkan akan diselenggarakan di Sumatra Utara.
Dalam cuitan terbarunya di akun Twitter @AndiArief_ID yang dibagikan pada Jumat, 5 Maret 2021, ia menyoroti sikap Menko Polhukam yang dinilai diam saja melihat upaya kudeta yang kabarnya sedang dilakukan oleh KSP Moeldoko dan sejumlah mantan kader Partai Demokrat.
Prof @mohmahfudmd diam terhadap kudeta Pak Moeldoko dan segelintir mantan kader. Syarat KLB harus ada izin ketua majelis tinggi Pak SBY. Puluhan kader malam ini minap di kediaman SBY menjaga beliau dan Ketum AHY, takut keselamatannya terancam.Pak Moeldoko gunakan jurus nekad.— AndiArief_ID (@AndiArief_ID) March 4, 2021
“Prof @mohmahfudmd diam terhadap kudeta Pak Moeldoko dan segelintir mantan kader,” cuit Andi di akun Twitter miliknya yang baru setelah sempat dibajak, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Ia lantas memaparkan bahwa syarat agar KLB dapat dilaksanakan adalah izin dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Oleh karena itu, lanjutnya, banyak kader yang rela menginap di kediaman SBY untuk menjaga keselamatan dari Presiden RI ke-6 itu dan Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Puluhan kader malam ini minap di kediaman SBY menjaga beliau dan Ketum AHY, takut keselamatannya terancam,” tulisnya.
Tak hanya itu, melihat gerakan yang dilakukan oleh pihak yang disebut sebagai GPK-PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat) ini, Andi Arief menilai bahwa Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko, kali ini sudah menggunakan cara yang nekat.
