Network
PR DEPOK – Deputi Balitbang Partai Demokrat, Yan Amarullah Harahap, mengomentari sikap diam yang dilakukan Menko Polhukam, Mahfud MD, terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang dinilai diselenggarakan secara ilegal.
Dalam cuitan yang diunggah di akun Twitter pribadinya @YanHarahap pada Jumat, 5 Maret 2021, ia menyoroti sikap tegas Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, yang meminta KLB yang diselenggarakan di Hotel Sibolangit, Deli Serdang, itu dibubarkan.
Yan lantas menduga bahwa Gubernur Edy turun tangan dalam menghentikan KLB yang dimaksudkan untuk menggulingkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari jabatannya sebagai Ketum Partai Demokrat ini lantaran Menko Polhukam yang seolah membiarkan KLB ilegal tersebut terjadi.
Mungkin karena melihat Menkopolhukam @mohmahfudmd melakukan pembiaran terhadap KLB ilegal ini, Gubernur Sumut pun angkat bicara. Apa krn Pak Gubernur lebih paham soal aturan dan hukum?
—
@PDemokrat https://t.co/KTcNg3aPTT— ???????????? ????. ℍ???????????????????????? (???? ???? ????) (@YanHarahap) March 5, 2021
“Mungkin karena melihat Menkopolhukam @mohmahfudmd melakukan pembiaran terhadap KLB ilegal ini, Gubernur Sumut pun angkat bicara,” tulis Yan dalam cuitannya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Menurutnya, keputusan Gubernur Sumut untuk turut andil dalam menghentikan KLB Demokrat ini dikarenakan Edy Rahmayadi lebih memahami peraturan dan hukum dibandingkan Mahfud MD.
“Apa krn Pak Gubernur lebih paham soal aturan dan hukum?” tuturnya.
Untuk diketahui, publik saat ini tengah dihebohkan oleh Kongres Luar Biasa (KLB) yang kabarnya diselenggarakan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, bersama para mantan kader Partai Demokrat.
