Network
PR DEPOK - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD merespons peristiwa Kongres Luar Biasa (KLB), yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara.
Mahfud MD menjelaskan, KLB Partai Demokrat di Sumut tidak termasuk masalah hukum melainkan masalah internal partai sehingga pemerintah tidak bisa melarang agenda tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003).— Mahfud MD (@mohmahfudmd) March 6, 2021
"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang," ucap Mahfud MD melalui akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd.
Menurutnya, sikap pemerintah saat ini sama seperti kasus PKB Abdurahman Wahid alias Gus Dur dan PKB Cak Imin, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden RI.
Saat terjadi dualisme kepengurusan PKB pada masa kepemimpinan SBY, pemerintah tidak mengeluarkan larangan.
Begitu juga dengan sikap yang ditunjukkan pemerintah saat masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
"Sama dengan yang menjadi sikap pemerintahan Bu Mega pada saat Matori Abdul Jalil (2002) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)," ujar Mahfud.
