Pemerintah Tolak Sahkan Hasil KLB Partai Demokrat, Gus Umar: Mestinya Jokowi Pecat Moeldoko, Tapi Gitu Deh

- 31 Maret 2021, 14:58 WIB
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau Gus Umar.
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau Gus Umar. /Twitter @UmarHasibuan_75

PR DEPOK - Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau kerap dipanggil Gus Umar, turut melontarkan tanggapan soal keputusan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk menolak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang.

Dalam cuitan yang diunggah di akun Twitter pribadinya @UmarAlChelsea75 pada Rabu, 31 Maret 2021, ia menyarankan agar Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi memecat Moeldoko dari jabatan sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

Menurutnya, mantan Panglima TNI itu harus dipecat dari istana lantaran telah membuat kegaduhan di tengah kondisi Indonesia yang masih dilanda pandemi Covid-19.

Baca Juga: Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris di Jawa Timur, Amankan Buku 'Fiqih Jihad' dan Senjata Api Rakitan

"Mustinya Pak @jokowi pecar Moeldoko krn sdh berbuat kegaduhan disaat pandemi," ujarnya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.

Akan tetapi, melihat kenyataan bahwa Moeldoko hingga saat ini masih bisa menjabat sebagai KSP, Gus Umar lantas berkesimpulan bahwa Jokowi memang tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahannya itu.

"Tapi gitu deh Pak Jokowi Gak peduli dgn kelakuan Moeldoko," tutur Gus Umar menambahkan.

Baca Juga: Kerahkan 10 Unit Mobil Damkar, Dua dari Empat Tangki Kilang Minyak Balongan Berhasil Dipadamkan

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, telah mengumumkan menolak permohonan kubu KLB untuk mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin oleh Moeldoko.

Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Rabu, 31 Maret 2021.

Halaman:

Editor: Annisa.Fauziah

Sumber: Twitter


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x