PR DEPOK - Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi kabar mengenai Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang meminta doa semua agama dibacakan di acara-acara Kementerian Agama (Kemenag).
Sebelumnya, PKS telah mengingatkan Menag Yaqut tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas perkara itu yang kemudian ditanggapi oleh Ferdinand Hutahaean di akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3.
Menurutnya, yang mengatur kebijakan di negara ini adalah pemerintah yang sah, bukan organisasi masyarakat (ormas).
"Yg mengatur dan menentukan kebijakan jalannya hidup berbangsa dan bernegara adalah pemerintah yang sah, bukan oleh ormas tanpa dasar hukum jelas yang menjadi pentu," kata Ferdinand Hutahaean.
Ia pun menuturkan tentu akan menghormati soal eksistensi MUI dalam urusan internal. Namun tidak untuk kehidupan berbangsa.
"Kita menghormati eksistensi MUI utk urusan internal, tp bkn utk kehidupan berbangsa," ujar Ferdinand Hutahaean, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.