Soroti Pembatalan Pengajian di PT Pelni karena Isu Radikal, Mustofa: Jangan Sampai Mazhab Agama Diseret ke BUM

- 10 April 2021, 20:50 WIB
Mustofa Nahrawardaya.
Mustofa Nahrawardaya. /Instagram @tofatofa_id/

PR DEPOK - Pembatalan kajian Ramadhan di PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) karena isu radikalisme ramai diperbincangkan publik. 

Banyak pihak yang mengecam sikap komisaris independen PT Pelni yang menilai kajian tersebut radikal bahkan hingga mencopot panitia penyelenggara dari jabatannya. 
 
Salah satu yang ikut menyoroti masalah tersebut adalah Koordinator Relawan IT Badan Pemenangan nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mustofa Nahrawardaya. 
 
 
Melalui akun Twitter pribadinya, Mustofa mengingatkan agar perkara mazhab agama tidak dibawa-bawa ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apalagi menurutnya hingga acara pengajian dibatalkan.
 

"Jangan sampai madzab agama diseret2 ke BUMN. Sampai2 ceramah agama mereka pun dibatalkan," kata Mustofa seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun @TofaTofa_id. 

Kemudian, Mustofa menjelaskan bila memang hendak serius menanggapi isu radikal dari para penceramah terkait, pihak tersebut bisa melakukan lebih daripada pembatalan, mencabut izin ceramahnya misalnya.
 
 
"Kalau mau serius, maka perlakukan para penceramah itu secara total. Misalnya, cabut hak berceramahnya," ucapnya. 
 
Menurutnya, para pihak tersebut jangan sampai melarang pengajiannya tapi tetap meminta pajak dari para penceramah. 
 
"Tolak juga pembayaran pajaknya. Jangan dilarang ceramahnya, tapi pajak tetap diminta.," ujar Mustofa menambahkan. 
 
 
Tak hanya itu, Mustofa juga menyindir pihak PT Pelni yang menilai radikal para penceramah dalam kajian Ramadhan tersebut. 
 
Dalam cuitan yang berbeda, ia menyatakan beberapa larangan melabeli sesama Muslim, seperti sebutan takfiri, bid'ah dan sesat. 
 

"Melarang saling labelin takfiri. Melarang saling labelin bid'ah. Melarang saling labelin sesat," katanya.

 
Meski saling melarang melabeli dengan sebutan itu, Mustofa tampak heran karena para pihak di PT Pelni dengan mudahnya memberi label radikal pada pada ulama. 
 
Namun, ketika mereka terkena dampak buruk dari sikap mereka sendiri akhirnya malah tidak terima dan marah.
 
"Tapi kalian seenaknya labelin Ulama Radikal. Nanti pas kena getahnya, ngamuk.," ucap Mustofa menutup pernyataan. 
 
 
Seperti diketahui sebelumnya, pembatalan kajian Ramadhan di PT Pelni terjadi karena terkait dengan isu radikalisme. 
 
Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budhyanto menyatakam bahwa keputusan itu diambil karena panitia penyelenggara belum mendapatkan izin dari pihak direksi.
 
"Sehubungan flyer info penceramah dlm kegiatan Ramadhan di lingkungan PT @pelni162 dr Badan Dakwah Pelni yg sudah beredar luas perlu saya sampaikan bahwa: Panitia menyebarkan info terkait pembicara Ramadhan belum ada ijin dari Direksi. Oleh sebab itu kegiatan tsb DIBATALKAN.," kata Kristia melalui akun Twitter pribadinya @kangdede78.
 
 
Namun, Kristia juga menyatakan bahwa salah satu pejabat telah dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat dengan radikalisme. 
 
Maka dari itu ia mengingatkan seluruh BUMN untuk tegas terhadap pegawai yang terlibat paham radikalisme. 
 
"Selain itu pejabat yg terkait dgn kepanitiaan acara tsb telah DICOPOT. Ini pelajaran sekaligus WARNING kpd seluruh BUMN, jangan segan-segan MENCOPOT ataupun MEMECAT pegawainya yg terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sdktpun, BERANGUS," ucapnya menjelaskan.
 
 
Diketahui beberapa pembicara atau ustaz yang seharusnya hadir dalam acara kajian tersebut adalah Ketua Bidang Pengurus MUI Pusat KH Cholil Nafis, ustaz Syafiq Riza Basalamah, ustaz Subhan Bawazier, ustaz Rizal Yuliar Putrananda, dan ustaz Firanda Andirja.***

Editor: Ahlaqul Karima Yawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Pemilu di Daerah

x