Berikutnya, Jokowi menerangkan bahwa Indonesia memiliki 1,4 juta pegawai negeri sipil pusat dan apabila digabung dengan keluarganya, maka akan ada sekitar 6-7 juta orang yang akan pindah ke ibu kota baru.
“Kita tidak ingin hanya membangun ibukota administratif dengan skala kecil, tapi kita ingin membangun kota smart metropolis karena populasinya akan 3 kali lipat populasi Paris, 10 kali lipat populasi Washington DC, bahkan akan menyamai populasi New York dan London,” jelasnya.
Baca Juga: Ramalan Shio Naga, Ular, Kuda dan Kambing Minggu, 18 April 2021: Cek Keberuntunganmu Hari Ini
Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya gaya hidup urban di abad ke-21 yang rendah karbon dan bertanggung jawab secara lingkungan.
“Pembangunan Ibu Kota Negara yang baru akan menekankan pada pentingnya mengatasi masalah sosial seperti gaya hidup boros, dengan membangun kota baru yang atraktif dan ramah bagi semua kalangan untuk mengadopsi gaya hidup yang efisien dan rendah karbon dengan berorientasi pada transportasi publik, kota ramah pejalan kaki, dan dekat dengan alam,” ungkapnya.
Lebih lanjut, menurut Jokowi, pembangunan ibu kota baru juga merupakan salah satu solusi pemerataan pembangunan di Indonesia.
Jakarta yang menjadi ibu kota saat ini memang telah menjadi salah satu kota yang berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Namun Presiden menegaskan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia harus dikedepankan.
“Di negara yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, konsep pemerataan pembangunan sangat diperlukan sehingga pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini yang kami namakan Indonesia sentris,” ujar Presiden.***