Network
PR DEPOK - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon tampak menyoroti video lama dari Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud), Hilmar Farid terkait sejarah Partai Komunis Indonesia (PKI).
Melihat video yang diunggah di kanal YouTube Javin TV tersebut, Fadli Zon berpendapat Hilmar Farid dalam pembahasan PKI jelas membela sejarah dari versi PKI.
Dalam video yang diunggah pada 2011 silam itu, Hilmar juga tampak menyalahkan pihak orde baru yang seolah menutup sejarah soal PKI dengan menyuguhkan fakta-fakta yang tidak benar.
Cuitan Fadli Zon.
"Dlm soal PKI, Dirjen Kebudayaan ini jelas bela sejarah versi PKI, menyalahkan Orde Baru n TNI," ucap Fadli Zon seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @fadlizon pada Rabu, 21 April 2021.
Kemudian Hilmar Farid juga menurutnya tidak mengakui sejarah bahwa PKI telah melakukan kudeta dan menyebut singkatan G30S tanpa menambahkan PKI di akhirnya.
"Tak akui PKI lakukan kudeta, malah PKI sbg korban. Ia tdk sebut G30S/PKI tp G30S saja," katanya.
Tidak hanya itu, Fadli Zon juga menilai Hilmar menepis sejarah adanya penyiksaan terhadap para jenderal yang menjadi korban di tragedi lubang buaya, dengan memaparkan hasil visum para korban.
"Ia cb menepis penyiksaan thd para Jenderal di Lubang Buaya dg hasil visum," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Dengan pengamatan yang disampaikan tersebut, Fadli Zon lantas menyebut Hilmar hendak membelokkan sejarah.
Baca Juga: Tak Terima Disebut Keluyuran Saat Sudah Reaktif, Habib Rizieq Protes: Ini Bahasanya Berbahaya Sekali
"Ia mau belokkan sejarah," ucapnya menambahkan.
Seperti diketahui bersama, dikabarkan terdapat beberapa nama tokoh komunis seperti Dipa Nusantara Aidit dan Raden Darsono Notosudiirjo dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.
Sedangkan, profil pendiri Nadhlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari diduga hilang pada buku dari Kemendikbud tersebut.
Menanggapi ramainya kritikan terkait masalah tersebut, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid memberikan klarifikasi di laman resmi Kemendikbud.
Dalam pernyataannya, Hilmar yang merupakan sejarawan itu menjelaskan bahwa Kemendikbud tidak mungkin mengenyampingkan sejarah para tokoh di Indonesia.
"Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi tokoh dan para penerusnya," kata Hilmar pada 19 April 2021.
Namun dalam pernyataan itu, Hilmar tampak tidak memberikan penjelasan terkait sejumlah nama tokoh komunis yang muncul dalam buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tersebut.***
