Network
PR DEPOK - Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Nicho Silalahi baru-baru ini menanggapi kabar terbaru dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kabar tersebut yakni soal hilangnya politisi PDI Perjuangan Herman Hery dalam surat dakwaan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.
Peristiwa itu lantas membuat Nicho mengkritisi kinerja KPK setelah dipimpin oleh Ketua KPK baru, Firli Bahuri.
Sembari menyindir, dia menyatakan bahwa KPK saat ini jadi mempunyai kehebatan baru, yakni menghilangkan sesuatu.
Kehebatan itu muncul, lanjut dia, tepatnya setelah Firli Bahuri menjabat sebagai Ketua baru lembaga antirasuah tersebut.
Cuitan Ruhut Sitompul.
"Semenjak dipimpin Firli @KPK_RI memiliki kesaktian menghilangkan apa aja," kata Nicho Silalahi seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @Nicho_Silalahi pada Kamis, 22 April 2021.
Baca Juga: Bocoran Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 17, Penuhi Persyaratan ini agar Lolos Seleksi
Kemudian, Nicho menyebutkan satu per satu hal yang hilang ketika KPK dipimpin oleh Firli, seperti hilangnya truk barang bukti korupsi hingga hilangnya nama politisi PDI Perjuangan dalam kasus dugaan korupsi eks Mensos Juliari.
"dari mulai truk berisi barang bukti, emas ± 2 Kg hingga terakhir Herman Herypun hilang dari dakwaan," ucapnya.
Mempetimbangkan hal yang terjadi pada KPK tersebut, selaku rakyat Nicho menilai lembaga KPK kini pantas untuk dihilangkan.
Bahkan seolah geram, ia menyebut KPK sebagai lembaga Ad Hoc atau lembaga yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu.
"Maka sebagai rakyat pemilik sah negri ini sudah sepantasnya juga lembaga Adhoc @KPK_RI kita hilangkan," ujar Nicho menambahkan.
Diberitakan sebelumnya, nama politisi PDI Perjuangan Herman Hery dikabarkan hilang dari surat dakwaan kasus dugaan korupsi eks Mensos, Juliari Peter Batubara.
Herman diketahui terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Dia diduga telah meminjam bendera dari beberapa perusahaan agar mendapatkan kuota pengadaan bansos.
Tak hanya Herman, truk yang berisi berkas-berkas bukti kasus dugaan suap juga telah hilang ketika tim KPK mengadakan penggeledahan di kantor PT Jhonlin Baratama, Kalimantan Selatan.
Hingga kini KPK masih mencari keberadaan truk tersebut dan akan tegas pada pihak mana pun yang sengaja menghalangi proses penyelidikan kasus korupsi Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Prinsipnya kami akan tegas terhadap pihak-pihak yang sengaja menghalangi, baik langsung atau tidak langsung terhadap proses penyidikan perkara ini," ucap Jubir KPK, Ali Fikri.***
