Network
PR DEPOK – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos).
"Jadi, kami melaporkan karena memang untuk data itu sudah masuk di dalam Stranas KPK yang harus kami tindaklanjuti juga ada temuan dari BPKP maupun BPK tentang data saat itu,” katanya seperti diberitakan sebelumnya.
Risma pun menjelaskan setelah menjadi menteri, ia berkonsentrasi untuk memperbaiki data secepat mungkin karena ini menyangkut kepada keakuratan terutama pendistribusian dari bansos.
Baca Juga: Selama Larangan Mudik Lebaran 2021 Berlaku, Hanya Kendaraan Berikut yang Diizinkan Beroperasi
Sesuai janjinya, Risma mengatakan sampai April ini, kementeriannya telah menonaktifkan 21 juta data ganda sehingga pemerintah daerah diminta untuk memperbaharui data penerima bansos tersebut.
"Alhamdulillah sesuai janji saya, April kami bisa selesaikan perbaikan datanya dan hasilnya seperti sudah saya sampaikan 21,156 juta atau 21,158 juta data itu ganda dan kemudian kami ‘tidurkan’ sehingga kemudian karena ada 21 juta yang kami ‘tidurkan’, kami meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan tambahan untuk bisa kami tampung dan kami berikan bantuan,” ujarnya.
Laporan soal adanya 21 juta data ganda penerima bansos ini pun lantas menjadi sorotan, salah satunya oleh anggota Komisi III Fraksi Demokrat, Benny K Harman.
Menurut Benny Harman, jika laporan Risma benar, maka persoalan ini adalah kejahatan yang luar biasa dan lebih kejam dari teroris.
