Seperti diketahui bersama, sebelum hasil TWK dari KPK diumumkan, beredar kabar terkait pertanyaan-pertanyaan yang disediakan dalam tes tersebut.
Beberapa di antaranya adalah membahas soal doa qunut pada salat subuh, organisasi Front Pembela Islam (FPI), dan pendapat peserta tes terkait program pemerintah saat ini.
Pengamat Hukum Tata Negara, Universitas Andalas, Feri Amsari bahkan menyebut pertanyaan dalam tes tersebut janggal dan mengada-ada.
Baca Juga: Cara Daftar Bansos Rp3,5 Juta untuk Tambahan Modal Usaha dari Kemensos
Menurutnya, pegawai KPK tidak semestinya secara etis berurusan dengan perdebatan politik yang terjadi di Indonesia.
Bahkan, lanjut dia, mereka juga tidak boleh menunjukkan keberpihakan terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah.
"Padahal pegawai tidak boleh secara etis berurusan dengan perdebatan politik dan mereka tidak boleh menunjukkan dukungan atau tidak dukungan terhadap program-program pemerintah, karena bisa saja program itu terkait kasus korupsi," kata Feri Amsari menjelaskan.***