Network
PR DEPOK - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkap adanya potensi perbuatan melawan hukum jika hasil Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK yang diselenggarakan KPK dilegalisasi.
Pasalnya, menurut Mardani Ali Sera, tes yang diselenggarakan untuk alih status pegawai menjadi ASN itu telah terbukti kontroversial dan tidak akuntabel.
"Ada potensi perbuatan melawan hukum jika melegalisasi hasil TWK yang jelas2 terbukti kontroversial dan tidak akuntabel," ujarnya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera.
Baca Juga: Simak Jadwal Vaksinasi Depok Beserta Link Pendaftaran bagi Lansia, ASN, dan Tenaga Pendidik
Tak hanya itu, politisi PKS itu pun menyarankan agar Presiden Jokowi segera mengambil sikap terkait konflik yang tengah terjadi di KPK tersebut.
Mardani Ali Sera mengaku khawatir jika masalah tersebut dibiarkan terlalu lama, maka akan berdampak pada agenda pemberantasan korupsi yang terhambat.
"Presiden harus bersikap, karena kian lama bisa menimbulkan kegaduhan tak perlu yg menghambat agenda pemberantasan korupsi. Mau sampai kapan #SkandalNasionalKPK," tutur anggota DPR RI itu menerangkan.
Baca Juga: Daftar 26 Tim yang Dapat Tiket Fase Grup Liga Champions 2021-2022
Untuk diketahui, saat ini publik tengah diramaikan dengan kabar pemecatan 51 pegawai KPK dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK.
