Network
PR DEPOK - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon, menyatakan, banyak yang salah paham dengan rencana pemberian alat pertahanan dan keamanan (alpahankam).
"Umumnya telah disalahpahami oleh banyak orang. Tak sedikit yang menilai kalau rencana strategis itu sebagai ambisius dan tidak peka terhadap krisis yang tengah kita alami," katanya dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Selasa, 8 Juni 2021.
Kesalahpahaman ini terjadi akibat sebagian orang hanya melihat total besaran anggaran sebesar Rp1.760 triliun, tetapi mereka tidak memperhatikan skemanya. Sebagian pihak juga lupa pengadaan alpahankam merupakan proyek strategis selama 25 tahun.
Baca Juga: DPR RI Pastikan Dana Haji Aman Tak Digunakan Proyek Pemerintah, Termasuk Pembangunan Infrastruktur
Hal lainnya adalah sebagian pihak dinilai lupa pengadaan alpahankam masih rancangan rencana pemerintah.
"Di luar tiga hal tadi, banyak orang juga lupa, jika saat ini kita berada di tahap akhir program Kekuatan Pokok Minimum, atau MEF (Minimum Essential Force), yang telah dimulai sejak 2009 silam," ujarnya.
MEF adalah program yang dirancang untuk memodernisasi kekuatan pertahanan Indonesia. Era Presiden Susilo Yudhoyono (SBY). Hal ini dilakukan secara tiga tahap yaitu MEF I pada 2009-2014, MEF II pada 2014-2019, dan MEF III pada 2019-2024.
Pemerintah menganggarkan belanja peralatan perang setiap tahap sekitar Rp150 triliun.
Baca Juga: Berikut Kategori Peserta yang Tidak Akan Lolos Kartu Prakerja Gelombang 17
