Network
PR DEPOK – Polemik pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kembali muncul di masyarakat.
Hal ini dipicu beredarnya draf RKUHP di masyarakat tentang aturan terkait penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden (Wapres) diatur dalam BAB II Pasal 217—219.
Sebagian orang merasa jika RKUHP disahkan maka kritik yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah ataupun Presiden akan terbatas.
Terkait hal ini, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan jika apa yang tercantum dalam BAB II Pasal 217—219 RKUHP adalah bersifat delik aduan.
Arsul juga mengatakan PPP bisa menerima perubahan sifat delik yang sebelumnya delik biasa menjadi delik aduan.
"PPP bisa menerima jalan tengah dengan mengubah sifat delik menjadi aduan tersebut. Namun, kami meminta agar pasal ini tetap tidak menjadi pasal karet meski delik aduan," kata Arsul Sani seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Namun, dia meminta adanya penjelasan dalam pasal-pasal terkait dengan penghinaan Presiden di RUU KUHP untuk memerinci apa yang dimaksud penghinaan.
