Bantah Tudingan Benny Harman Soal Penghapusan Pasal Penghinaan Presiden, Mahfud MD: Ngawur!

“Saya jadi hakim MK April 2008. Sebelum saya jadi Menko RKUHP sudah disetujui oleh DPR tapi September 2019 pengesahannya ditunda di DPR,” tuturnya.

“Karena sekarang di DPR, ya, coret saja Pasal itu. Anda punya orang dan Fraksi di DPR,” ujar Mahfud MD mengakhiri cuitannya.

Cuitan Mahfud MD yang membantah atas tudingan Benny Harman jadi pihak yang menghapus pasal penghinaan presiden saat menjadi pimpinan MK. Tangkap layar Twitter.com/@mohmahfudmd.

Baca Juga: Sempat Anggap Jokowi dan Mahfud MD Bisa Perkuat KPK, Benny K: Ternyata di Tangan KPK Mereka Mati Kutu

Diketahui, Benny Harman sebelumnya menyinggung Mahfud MD terkait perubahan sikap soal pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP.

Ketika SBY menjadi presiden, dikatakan dia, sama sekali tidak bisa melaporkan orang yang menghinanya dengan sebutan “Kerbau” pada tahun 2010 silam.

Sebab, penghinaan tersebut tidak bisa dilaporkan kepolisi lantaran pasal penghinaan presiden telah di hapus oleh MK saat dipimpin Mahfud MD.

Baca Juga: Bandingkan Korupsi Zaman Soeharto dengan Era Reformasi, Mahfud MD: Banyak Jual Beli APBN dan Perda

Menurut Benny Harman, Mahfud MD saat ini terdengar mendukung adanya kembali pasal penghinaan presiden.

Hal itu berbeda sikap ketika Mahfud MD masih menjabat sebagai Ketua MK dan menolak adanya pasal penghinaan presiden.***