Network
PR DEPOK - Politisi Partai Demokrat, Taufik Rendusara atau akrab dipanggil To'pe tampak menyindir kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama memimpin Indonesia.
Dalam pernyataannya, Taufik menyinggung beberapa masalah yang terjadi di Indonesia, seperti bunga utang negara yang semakin lama menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lalu ia juga menyebutkan masalah korupsi yang semakin sering dilakukan oleh para pejabat.
"Bunga utang makin menekan APBN. Penguasa korup.," kata Taufik Rendusara seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari akun Twitter @TRendusara pada Kamis, 10 Juni 2021.
Tak hanya itu, ia juga menyebut soal masalah pajak yang semakin lama memeras rakyat hingga permasalahan pasal, yang menghukum penghina Presiden RI dan DPR.
Bunga utang makin menekan APBN. Penguasa korup. Rakyat diperas pajak. Presiden dan DPR gak boleh dikritik.
Kurang dagelan apalagi coba republik selama 7tahun ini dipimpin Jokowi, iya gak sih :p #dapse pic.twitter.com/L42uNZKzql— To'pe Rendusara (@TRendusara) June 10, 2021
"Rakyat diperas pajak. Presiden dan DPR gak boleh dikritik.," ucapnya.
Baca Juga: Sebut Rasa Keadilan yang Usik Masyarakat, Faisal Basri: Pajak Dinaikan, Tapi Korupsi Merajalela
Dengan terjadinya masalah-masalah tersebut, Taufik lantas menyindir dengan menyatakan bahwa negara Indonesia kini menjadi dagelan, selama dipimpin Jokowi.
"Kurang dagelan apalagi coba republik selama 7tahun ini dipimpin Jokowi, iya gak sih :p #dapse," ujar Taufik menambahkan.
Seperti diketahui bersama, belakangan ini publik dihebohkan dengan berbagai macam pemberitaan terkait pemerintahan.
Beberapa di antaranya adalah kasus korupsi yang semakin banyak terungkap hingga rencana kebijakan yang menuai polemik, seperti pengenaan pajak sembako dan pasal penghinaan presiden.
Dari rencana pengenaan pajak terhadap sembako sendiri, banyak pihak yang menilai kebijakan tersebut akan merugikan rakyat, terlebih di masa yang sulit seperti sekarang ini.
Anggota DPR RI, Mufti Aman bahkan menjelaskan dua dampak buruk yang terjadi apabila aturan tersebut benar-benar direalisasikan.
Dampak tersebut adalah, meningkatnya inflasi dan upaya pengentasan kemiskinan akan semakin sulit dilakukan oleh pemerintah.
"Jelas bahwa PPN akan membuat harga barang naik, inflasi terjadi. Kalau inflasi meningkat, otomatis daya beli warga makin tertekan. Kalau daya beli warga minim, ekonomi tidak akan bergerak," ucap Mufti, yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR RI.***
