Network
Sementara itu, efek pemberlakuan PPN terhadap sembako, menurutnya justru menghambat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) karena daya masyarakat akan turun.
"Menurut saya, mengambil pajak dari sektor pendidikan, sembako, serta jasa kesehatan bukan jalan yang tepat untuk menambah penerimaan negara,” kata LaNyalla.
Maka dari itu, ia menyarankan agar pemerintah mencari jalan lain dalam membenahi sistem perpajakan.
Baca Juga: Begini Jawaban Billy Syahputra Saat Ditanya Soal Amanda Manopo dan Memes Prameswari
"Pemerintah juga harus memperhatikan pandangan para ahli ekonomi yang menyatakan wacana tersebut akan membuat ketimpangan si kaya-miskin semakin lebih lebar," ujar LaNyalla.
Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah memberikan penjelasan terkait wacana PPN sembako dan pendidikan tersebut.
Abdul Fikri Faqih secara khusus menyoroti dampak PPN 12 persen pada sektor jasa pendidikan, termasuk di antaranya sekolah.
Baca Juga: Prediksi Euro 2020 Grup A: Wales vs Swiss, Perebutan Tiga Angka Antara The Dragons dan Red Crosses
Ia mengaku heran dengan wacana PPN 12 persen, padahal untuk bidang pendidikan negara wajib mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen.
“Sedangkan negara wajib mengalokasikan 20 persen anggaran belanja negara untuk pendidikan menurut konstitusi,” ujar Abdul Fikri.
