Sebelumnya, Hidayat Nur Wahid turut menyerukan desakan kepada pemerintah soal pengelolaan dana haji yang harus dibuka secara transparan.
Hal itu dilontarkan Hidayat Nur Wahid menyusul keputusan pemerintah yang tidak memberangkatkan calon jamaah haji Indonesia pada tahun ini.
Diketahui, usai keputusan pemerintah tersebut, muncul sejumlah hoaks yang menyebut alasan Indonesia tidak mengirim calon jamaah haji lantaran dana haji terpakai dan Indonesia memiliki utang ke Arab Saudi.
Hidayat Nur Wahid pun mengatakan meskipun Menteri Agama (Menag) dan BPKH telah meyakinkan masyarakat bahwa dana haji aman, namun tetap harus dilakukan audit demi menghilangkan kecurigaan.
“Tuntutan unt audit dana haji makin meluas. Sekalipun sudah ada jaminan dari Menag dan Kepala BPKH bahwa dana haji aman. Untuk hilangkan fitnah, dan pastikan keamanan dana haji, baiknya secara transparan BPK segera audit dana haji, dg dukungan BPKH&Kemenag,” katanya seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari akun Twitter pribadinya @hnurwahid.
Selain itu, Hidayat Nur Wahid juga tampak membandingkan Indonesia dengan Malaysia yang disebutnya lebih antisipatif dalam memberangkatkan haji.
“Selain Menteri Koordinator Program Vaksinasi covid-19 Malaysia yg melobi Saudi soal penerima vaksin Sinovac unt bisa berangkat haji, Menag Malaysia juga tidak sepihak batalkan haji, tapi antisipatif bila Saudi Arabia mengumumkan resmi kuota unt jemaah calon haji Malaysia,” tuturnya.
Baca Juga: Nilai Wacana PPN Sembako Berbahaya, Bupati Aceh Barat: Kami Minta Pak Jokowi Menolak