Network
PR DEPOK - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan pertimbangan, latar belakang, landasan hukum, rawan terjadi fraud (kecurangan), dan saran tindak lanjut pelaksanaan vaksinasi mandiri dan gotong-royong.
"Saya hadir dalam rapat dan saya sampaikan pertimbangan, latar belakang, landasan hukum, rawan terjadi fraud (kecurangan), saran tindak lanjut. Saya menyampaikan materi potensi fraud mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi program," katanya dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada Rabu, 14 Juli 2021.
Pertimbangan ini diberikan Firli Bahuri dalam rapat kordinasu yang dihadiri oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Kemudian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Selanjutnya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung S.T. Burhanuddin.
Baca Juga: Cara Dapat Token Listrik Gratis hingga September 2021 Secara Online Melalui stimulus.pln.co.id
Hal lainnya yang disampaikan Firli Bahuri adalah saran dan langkah-langkah strategis menyikapi potensi kecurangan saat vaksin mandiri dilaksanakan berbayar kepada masyarakat.
"Saya tentu tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan. Saya ingin tidak ada korupsi," ujarnya.
Sebanyak enam saran yang diberikan Firli Bahuri yakni
1. KPK memahami permasalahan implementasi vaksinasi saat ini sekaligus mendukung upaya percepatan vaksinasi.
