“Kita tahu, untuk memberikan jaminan ketersediaan vaksin bagi tenaga kesehatan, Taiwan sudah membatalkan kebijakan ini," ujarnya.
"Sedikitnya negara yang menerapkan kebijakan ini harusnya dijadikan kompas moral oleh Pemerintah kita. Singapura, misalnya membuka opsi vaksin berbayar sesudah mereka vaksinasi 70 persen penduduknya,” tulisnya.
“Sementara India, kita tahu, terakhir ada 12 orang menterinya mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas kegagalan penanganan Covid-19,” katanya.
Ketiga, Fadli Zon mengungkapkan bahwa vaksin Covid-19 hanya bisa diimpor oleh pemerintah. Sehingga menurutnya, otomatis pembelian vaksin ini menggunakan anggaran publik atau APBN.
Baca Juga: Sebut Vaksin Gotong Royong Berbayar Upaya Komersialisasi, Dedek Prayudi: Perbaiki Aja Distribusinya
“Ketiga vaksin Covid-19 hanya bisa diimpor oleh Pemerintah. Pihak swasta hingga saat ini tidak diperbolehkan impor. Karena hanya bisa diimpor Pemerintah, maka otomatis pembelian vaksin ini menggunakan anggaran publik, atau APBN,” kata Fadli Zon.
Fadli Zon menyebut vaksin dibeli dengan uang rakyat tapi kini malah hendak dijual kembali kepada rakyat melalui perusahaan negara. Hal inilah yang dinilai Fadli Zon sangat tidak etis.