Network
PR DEPOK - Pemerintah telah menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui pengesehan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Secara bertahap, tarif tunggal PPN akan dinaikkan menjadi 12 persen. PPN akan mulai naik menjadi 11 persen mulai 1 April 2022, dan naik kembali menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly menyampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, pada Kamis, 7 Oktober 2021.
“Pemerintah memahami aspirasi masyarakat melalui fraksi-fraksi DPR bahwa penerapan multi tarif PPN dikhawatirkan akan meningkatkan cost of compliance,” kata Yasonna Laoly.
Adapun Yasonna menyatakan bahwa secara global, tarif PPN di Indonesia lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 15,4 persen.
Yasonna menegaskan bahwa PPN di Indonesia, lebih rendah dari Filipina 12 persen, lebih rendah dari China 13 persen, lebih rendah dari Arab Saudi 15 persen, lebih rendah dari Pakistan 17 persen dan India 18 persen.
Baca Juga: Update Persebaran Covid-19 di Indonesia Per 8 Oktober 2021
Lebih lanjut, menurut Yasonna penerapan kenaikan tarif menjadi 12 persen ini telah dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, dan dunia usaha yang masih belum pulih dari dampak Covid-19.
Adapun juga yang dikhawatirkan jika tarif dinaikkan menjadi 12 persen akan meningkatkan cost of compliance dan menimbulkan potensi dispute (sengketa), hingga akhirnya disepakati sistem PPN tetap menerapkan tarif tunggal.
