Sebut Megawati Jadi Ketua Pengarah BRIN Buka Peluang Politisasi Riset, PKS: Punya Kewenangan Lumayan Besar

PR DEPOK - Pelantikan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang kontroversi.

Hal ini disorot oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. Menurutnya, kondisi ini membuka lebar peluang politisasi riset.

Ia menambahkan, apalagi Ketua Dewan Pengarah BRIN tentunya memiliki kewenangan yang lumayan besar.

Baca Juga: Megawati Jadi Ketua Pengarah BPIP-BRIN, Gus Umar: Apa lagi yang Dicari Bu? Dunia Dikejar Tak akan Ada Habisnya

“Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yg lumayan besar," kata Mulyanto, dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter DPP PKS @PKSejahtera.

Cuitan DPP PKS, (Wakil Ketua PKS, Mulyanto). Twitter @PKSejahtera.

Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa telah resmi melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pada Rabu, 13 Oktober 2021.

"Hari ini saya melantik dan mengambil sumpah jabatan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional," kata Jokowi.

Baca Juga: Sebut Megawati yang Ketum Parpol Jadi Ketua Pengarah BRIN 'Alat Politik', Azyumardi: Belajar dari Kasus BPIP

Megawati Soekarno Putri dipilih dan dilantik sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Selain itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menteri PPN/Kepala Bapennas, Suharso Monoarfa dilantik sebagai Wakil Ketua BRIN. Adapula Sudhamek Agoeng WS yang dilantik Jokowi sebagai sekretaris BRIN.