MK Beri Waktu 2 Tahun untuk Merevisi UU Cipta Kerja, Mahfud MD: Kami Berusaha Lebih Cepat dari 2 Tahun

PR DEPOK - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah memiliki target untuk merevisi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan kurang dari dua tahun.

Pernyataan tersebut Mahfud MD sampaikan untuk menanggapi putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

"Kan MK memberi waktu dua tahun. Kami akan berusaha lebih cepat dari dua tahun. Sehingga lebih mudah selesai," kata Mahfud MD.

Baca Juga: 5 Alasan Kesehatan Mengapa Anda Harus Minum Air Jeruk Nipis, Nomor 2 Tak Banyak yang Tahu

Mahfud mengatakan bahwa pemerintah menghormati dan menerima putusan MK, karena bersifat final dan mengikat.

Adapun pemerintah juga menjamin investasi yang sudah dan akan ditanam aman serta memiliki kepastian hukum.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan maka dari itu, MK menyatakan Undang-Undang tetap akan berlaku sampai dua tahun.

Baca Juga: Update Data Vaksinasi Covid-19 Senin, 29 November 2021: Hari Ini Bertambah Sebanyak 794.554 Orang

Menurutnya, jika ada investasi yang telah dibuat dalam waktu dua tahun tersebut, itu tidak bisa dibatalkan karena telah mempunyai kepastian hukum.

"Itu bunyi kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang telah dibuat secara sah itu berlaku sebagai Undang-Undang. Jadi, tidak bisa dicabut dengan begitu saja. Itu mengikat," kata Mahfud MD, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.