PR DEPOK – Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru tidak akan menggunakan APBN tangah mendapat sorotan.
Beberapa waktu lalu, Jokowi berjanji tidak akan membebani dana APBN untuk pembangunan IKN Nusantara.
Janji Jokowi itu pun menuai polemik. Pasalnya, pembangunan IKN baru dinilai akan membutuhkan pendanaan hingga Rp466 triliun.
Akan tetapi, pemerintah baru-baru ini secara resmi mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 mendatang.
Diketahui, pembiayaan pembangunan IKN Nusantara akan lebih banyak dibebankan pada APBN, yakni 53,3 persen.
Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen.
Maka dari itu, mayoritas dana untuk pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara ini berasal dari dana APBN.
Hal itu pun direspons banyak pihak, salah satunya adalah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid.