Network
PR DEPOK - Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia terjadi salah satunya karena biaya politik yang mahal.
Giri mengungkapkan, dalam satu gelaran Pilkada saja, seorang calon kepala daerah dapat menghabiskan biaya sebesar Rp20 miliar hingga Rp100 miliar.
Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkap jika hasil survei Pilkada 2017 dan 2018 sumber pendanaan berasal dari sponsor sebesar 82 persen.
Dengan kata lain, lanjut Giri, sumber dana dari kampanye calon kepala daerah berasal dari sponsor.
Baca Juga: Waspadai Persikabo 1973, Bek Persib Bandung Ardi Idrus Akan Kerja Keras di Lini Belakang
Atas fenomena inilah, Guru Besar Ekonomi Emil Salim lantas berpendapat bahwa jika hal tersebut ada keterkaitan antara anggaran pembangunan dan bantuan sosial banyak diselewengkan.
"Jika kemendagri mencatat calon kepala daerah keluarkan Rp. 20-100 milyar utk ikuti Pilkada dan KPK menemukan 82% peserta Pilkada 2015 didukung sponsor," ujar Emil Slim seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Twitter @emilsalim2010 pada Jumat, 28 Januari 2022.
Dia lantas mempertanyakan apakah rakyat masih heran apabila anggaran pembangunan banyak disalahgunakan untuk membayar utang.
Baca Juga: Tak Terima Mayang Dihina hingga Jadi Bulan-bulanan, Irma Rachim: Tidak Ada Maaf dan Mediasi
"Maka herankah kita jika anggaran pembangunan & bantuan sosial banyak diselewengkan utk ‘bayar hutang’ ?" pungkas Emil Salim pada akhir cuitannya.
