Network
"Dengan pemindahan IKN ini, perputaran APBN, alokasi keuangan, dan kebijakan yang tadinya berpusat di Pulau Jawa dapat bergeser dan merata ke Pulau di luar Jawa. Ini akan memutus mata rantai 'apa-apa Orang Jawa'," kata Ngabalin, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara.
Adapun akademisi dari Universitas Cenderawasih Dr. Septinus Saa juga mendukung langkah visioner dari pemerintah tersebut.
Septinus lalu mencontohkan soal tata kelola pemerintahan di Australia menjadi lebih baik, setelah Ibu Kota di Sydney berpindah ke Caberra.
"Kita melihat kepadatan penduduk di Pulau Jawa terutama Jakarta. Selain itu, faktor lingkungan juga terbengkalai dimana sekarang banyak terjadi musibah. Hal ini menjadikan Jakarta tidak ideal lagi sebagai Ibu Kota," kata Septinus.
Baca Juga: Soal Jaksa di NTT yang Diduga Peras Kontraktor Rp2 Miliar, Mustofa: Masih Terkait Isu Bahasa Sunda?
Diketahui, DPR di dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan IKN baru di Pulau Kalimantan akan diberi nama Nusantara.***
