Network
PIKIRAN RAKYAT – Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) menyebut wawancara yang dilakukan antara Deddy Corbuzier dengan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari di RSPAD Gatot Subroto pada Rabu 20 Mei 2020 melanggar prosedur.
Hal tersebut melanggar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Ditjenpas, Kantor Wilayah Kemenkumham dan UPT Pemasyarakatan, Pas No M.HH-01.IN.04.03 yang dikeluarkan pada 5 Oktober 2011.
“Kegiatan liputan dan wawancara Siti Fadilah dan Deddy Corbuzier tidak sesuai dan tidak mematuhi persyaratan yang tercantum pada peraturan Menkumham,” tutur Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Rika Aprianti sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari Antara.
Baca Juga: Kaesang Pangarep Dikabarkan Mampu Tangani Corona Jika Maju Jadi Gubernur DKI Jakarta, Simak Faktanya
Dalam pasal 28 ayat 1 dijelaskan bahwa kegiatan peliputan yang ditujukan untuk kepentingan penyediaan informasi dan dokumentasi harus mendapat izin tertulis dari Ditjenpas.
Dalam pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa peliputan hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja yang telah ditentukan baik oleh masing-masing unit maupun satuan kerja.
Selain itu dalam pasal 30 ayat 4 peliputan harus didampingi oleh pegawai pemasyarakatan dan dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Sedangkan dalam pasal 32 ayat 2 menyatakan bahwa wawancara terhadap narapidana hanya dapat dilakukan jika berkaitan dengan pembinaan narapidana.
Baca Juga: Han Soo Hee Pemeran di The World of Married, Akui Kesulitan Saat Dalami Karakter 'Pelakor'
