Network
"Penanganan yang dilakukan pemerintah selama ini terlihat tidak maksimal dan berantakan, yang membuat rakyat bingung dengan cara pemerintah mengelola pemerintahan, misalnya kemampuan tes Corona kita yang rendah,” ucapnya.
Hingga 27 Mei 2020, uji tes corona di Indonesia baru mencapai 19.518 dari total seluruh penduduk di Indonesia atau secara statistik yaitu 0,72 per 1000 orang.
“Kita juga belum melewati titik puncak pandemi COVID-19, tapi pemerintah mau melakukan new normal. Kan ini tidak masuk akal, yang ada justru akan memicu gelombang kedua COVID-19 alias membuat kasus positif virus corona melonjak," katanya.
Sebagaimana yang diberitakan, hari Selasa kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kesiapan sarana transportasi umum di Stasiun MRT Bundaran HI dan pusat niaga Summarecon Mall Bekasi dalam menerapkan new normal.
Baca Juga: Aa Gym Dikabarkan Sebut Kebijakan Pemerintah Menyayat Hati Umat Islam, Simak Faktanya
Namun Netty menyatakan bahwa hal tersebut belumlah cukup, karena masih banyak sektor lainnya yang perlu dipantau.
"Apa pemerintah bisa memastikan bahwa berbagai tempat publik seperti sekolah, perkantoran, pelabuhan, bandara, tempat ibadah, dan lain-lain sudah bisa menerapkan protokol pencegahan COVID-19 secara ketat? Kalau tidak ada jaminan, jangan buru-buru menerapkan new normal," ucapnya.
Terkait panduan kerja new normal yang dikeluarkan Kemenkes, Netty menyebut bahwa panduan itu hanya mengurangi risiko terpapar tetapi tidak dapat menjamin tidak adanya penularan karena ada orang tanpa gejala (OTG) yang bisa menularkan virus di mana-mana.
Tak hanya itu, Netty juga menekankan agar Kemenkes memastikan adanya perubahan dalam semua pelayanan kesehatan dan bukan hanya untuk kasus COVID-19 saja.
Baca Juga: Menristek Sebut 8 dari 9 Genom Virus Corona di Indonesia Berbeda dengan Mayoritas Negara di Dunia
