Network
PR DEPOK - Persiapan menuju Pemilihan Kepala Daerah yang tertunda akibat mewabahnya pandemi virus corona di Indonesia akan kembali berjalan.
Presiden telah menetapkan Pilkada 2020 diselenggarakan 9 Desember 2020 setelah sebelumnya ditunda dari pelaksanaan di bulan September 2020.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan mundurnya jadwal pelaksanaan Pilkada itu telah didukung kekuatan hukum melalui keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Baca Juga: Tentara AS Positif Virus Corona Usai Kawal Demonstrasi di Gedung Putih
"Pilkada serentak itu akan dilaksanakan nanti pada tanggal 9 Desember 2020 sesuai dengan Perppu penundaan. Yang seharusnya bulan September, dibuat Perppu, ditunda menjadi Desember," kata Mahfud dalam keterangan resminya kepada RRI yang dikutip Pikiranrakyat-depok.com di Jakarta pada Rabu, 10 Juni 2020.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, jika pelaksanaan Pilkada itu dilakukan dengan menunggu kepastian akan akhir dari pandemi COVID-19, maka dapat berdampak pada munculnya pemerintahan yang tidak pasti secara hukum, dan mengganggu kinerja dari suatu pemerintahan.
"Kalau menunda, menunggu kapan Corona akan selesai, juga tidak ada yang tahu kapan Corona akan selesai, sedangkan pemerintah perlu bekerja secara efektif. Itu kan pemerintahan nanti Plt semua. Kalau Plt semua, itu tidak bisa mengambil langkah-langkah tertentu yang sangat diperlukan dalam pemerintahan sehari-hari," terangnya.
Baca Juga: Jokowi Setujui Pemotongan Gaji, PNS, Polisi-TNI, dan Swasta untuk Tapera
Mahfud MD menilai keputusan pelaksanaan pilkada serentak itu telah tepat dilakukan guna memberikan efektivitas pemerintahan daerah dalam bekerja, dengan hadirnya pemimpin daerah yang sudah pasti tersebut.
